Hingga Triwulan I 2026, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) telah merealisasikan reklamasi lahan pascatambang seluas 23,75 hektare. Ini menandai progres berkelanjutan dalam upaya pemulihan dan pengelolaan lingkungan di wilayah operasionalnya di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Praktik reklamasi yang dilakukan oleh PT GKP ini tak hanya terfokus pada luasan lahan, tetapi juga kualitas dan kuantitas vegetasi yang ditanam. Sepanjang periode tersebut, perusahaan telah menanam sebanyak 19.792 bibit pohon dengan komposisi jenis tanaman lokal lebih dari 40 persen.

Environment & Forestry Superintendent PT GKP, Badrus Soleh, menekankan bahwa capaian reklamasi perusahaan hingga Triwulan I 2026 merupakan bagian dari progres yang dirancang secara bertahap, berkelanjutan, dan terukur.

“Setiap kegiatan reklamasi ini, kami rancang dengan target yang jelas dan indikator yang terukur. Mulai dari luasan lahan, jumlah dan komposisi tanaman, hingga tingkat keberhasilan tumbuh. Dengan pendekatan ini, kami dapat memastikan bahwa pemulihan lahan pascatambang berjalan konsisten dari waktu ke waktu, bukan bersifat sporadis,” ujar dia, dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Ia menambahkan, pendekatan tersebut juga memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas reklamasi, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga efektivitas dalam mendukung pemulihan fungsi lingkungan.

“Progres yang kami capai hingga sekarang ini menjadi bagian dari tahapan jangka panjang. Kami terus melakukan evaluasi berbasis data agar setiap area reklamasi dapat berkembang menuju kondisi ekosistem yang lebih stabil dan produktif,” tambah Badrus.

Dari sisi independen, penilaian positif juga datang dari kalangan akademisi dan peneliti. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haluoleo (UHO) dan juga Peneliti Biodiversitas Pulau Wawonii, Prof. Faisal Danu Tuheteru, menilai bahwa upaya reklamasi yang dilakukan PT GKP menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya melihat langsung perusahaan ini memiliki komitmen yang tinggi untuk pemulihan lingkungan. Dari pengamatan kami disana sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, kami melihat perkembangan reklamasi yang sangat progresif,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, progres tersebut terlihat dari dua aspek utama. Pertama, peningkatan luasan reklamasi yang terus bertambah setiap tahun seiring dengan aktivitas tambang. Kedua, semakin beragamnya jenis tanaman yang digunakan.

“Di tahun 2023, waktu awal kami masuk, yang ditanam hanya jenis sengon dan sengon buto. Namun, pada pemantauan terakhir November 2025, jenisnya sudah jauh lebih beragam, seperti bintangur, jabon merah, hingga cemara laut,” jelas Prof. Danu.

Keberagaman jenis tanaman ini, menurut Prof. Danu, merupakan langkah penting dalam membangun kembali ekosistem yang lebih stabil dan mendekati kondisi alaminya.

Selain itu, praktik reklamasi PT GKP juga didukung oleh data ilmiah hasil pemantauan biodiversitas. Dari hasil kajian, tercatat setidaknya 114 jenis tumbuhan yang menjadi basis referensi dalam pengelolaan lingkungan perusahaan.

“Data flora dan fauna ini sangat penting. Kami berharap data 114 jenis tumbuhan tersebut dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam memilih jenis tanaman untuk mendukung kegiatan reklamasi,” tambahnya.

Ia juga mendorong agar perusahaan terus meningkatkan penggunaan tanaman endemik dan spesies yang memiliki tingkat keterancaman tinggi, sebagai bagian dari upaya konservasi jangka panjang.

“Perusahaan tambang diharapkan dapat memproduksi bibit dari jenis-jenis lokal, termasuk yang terancam, untuk kemudian ditanam kembali di area reklamasi. Apalagi PT GKP telah memiliki nursery yang layak dengan produktivitas baik,” pungkasnya.

Sumber: Tambang.co.id

Program pemasangan rumpon yang dijalankan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di perairan lepas Wawonii Tenggara, Sulawesi Tenggara, mulai mendorong perubahan pola tangkap nelayan menjadi lebih terarah, efisien dan terencana, sekaligus membuka peluang pengelolaan perikanan yang lebih tertib di tingkat komunitas pesisir. Inisiatif ini menghadirkan satu unit rumpon yang kini dimanfaatkan nelayan dari sejumlah desa pesisir. Pada tahap awal, perusahaan melakukan uji coba disertai pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak terhadap hasil tangkapan.

Community Development Supervisor PT GKP, Muhammad Sahib Fabanyo mengatakan, masyarakat pesisir merupakan bagian penting dalam pembangunan wilayah kepulauan seperti Wawonii.

“Beroperasi di wilayah kepulauan, masyarakat pesisir adalah bagian integral dari kemajuan daerah ini. Program rumpon ini kami hadirkan untuk memperkuat produktivitas mereka, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya.

Secara teknis, rumpon berfungsi sebagai titik berkumpulnya ikan, sehingga nelayan memiliki lokasi tangkap yang lebih pasti. Kondisi ini mengurangi ketergantungan pada perkiraan dan pengalaman semata saat melaut.

Dampak tersebut mulai dirasakan langsung oleh nelayan. Oscar, nelayan asal Desa Roko-Roko, mengaku proses pencarian ikan kini menjadi lebih efisien.

“Dengan adanya rumpon ini, kami jadi lebih mudah mencari ikan. Biasanya kami harus berjam-jam mencari lokasi, sekarang sudah lebih terarah. Ini sangat membantu kami, terutama dalam menghemat biaya (utamanya biaya bahan bakar) dan waktu,” ungkapnya.

Selain meningkatkan efisiensi, keberadaan rumpon juga mendorong interaksi antar nelayan, terutama dalam berbagi informasi terkait lokasi dan waktu penangkapan. Perwakilan Koperasi Nelayan Sejahtera Desa Teporoko, Ardan, menilai program ini menjadi langkah awal menuju sistem perikanan yang lebih terorganisir.

“Program ini bukan hanya membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga mendorong pola melaut yang lebih terencana. Dengan adanya titik-titik rumpon, nelayan bisa lebih terarah, saling berbagi informasi, dan mulai membangun pengelolaan perikanan yang lebih tertib dan berkelanjutan,” jelasnya.

Menurut Ardan, pola tangkap yang lebih terstruktur akan membantu nelayan mengoptimalkan waktu melaut sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut.

Program ini juga melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemasangan, guna memastikan pengelolaan rumpon dapat dilakukan secara kolektif oleh komunitas pesisir.

Dari sisi perusahaan, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendorong kemandirian masyarakat. Manager Strategic Communications PT GKP, Hendry Drajat, menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumpon yang dipasang, tetapi dari keberlanjutan pengelolaannya oleh masyarakat.

“Ke depan, kami melihat program ini tidak berhenti pada penambahan dan pengembangan rumpon di beberapa titik desa lain di wilayah lingkar tambang saja. Yang lebih penting adalah bagaimana manfaatnya bisa berkelanjutan dan dikelola langsung oleh masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas kelompok nelayan akan terus didorong, termasuk dalam pengelolaan hasil tangkapan dan praktik penangkapan yang bertanggung jawab.

“Kami berharap program ini bisa berkembang bersama masyarakat. Sehingga ke depan, tidak hanya meningkatkan produktivitas saja, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas pesisir secara lebih luas,” tutupnya.

Sumber: Telisik.id

Upaya menjaga biodiversitas di pulau kecil seperti Wawonii tidak dapat dibebankan pada satu pihak semata. Kompleksitas ekosistem, keterbatasan daya dukung lingkungan, serta beragam tekanan pemanfaatan ruang menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan dunia akademik, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah.

Pendekatan inilah yang tercermin dalam kegiatan pemantauan biodiversitas darat dan laut di Pulau Wawonii, khususnya wilayah Wawonii Tenggara, yang dilakukan secara berkelanjutan sejak 2023 hingga 2025. Pemantauan ini dilakukan oleh salah satu Peneliti Biodiversitas PT. Erdas Dwi Konsultan sekaligus Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haluoleo (UHO), Prof. Faisal Danu Tuheteru, bekerja sama dengan PT Gema Kreasi Perdana (GKP).

Menurut Prof. Danu, Wawonii merupakan wilayah dengan karakter ekologi yang unik dan kompleks. Dalam satu bentang alam, pulau kecil ini memiliki ekosistem mangrove, hutan dataran rendah, hingga hutan ultramafik yang secara geologi kaya mineral dan relatif jarang ditemukan di tempat lain.

“Kondisi seperti ini membutuhkan pengelolaan yang hati-hati dan berbasis data. Tidak cukup hanya dengan asumsi atau narasi sederhana. Di sinilah kolaborasi riset menjadi penting,” ujar Prof. Danu.

Riset Kolaboratif, Basis Pengelolaan Lingkungan Hasil pemantauan menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman hayati di sejumlah titik pengamatan berada dalam kondisi stabil, bahkan meningkat di beberapa lokasi. Dari kelompok fauna, tercatat 27 jenis burung endemik Sulawesi, dengan 16 di antaranya merupakan catatan baru di Pulau Wawonii.

Pada kelompok kelelawar, enam dari 11 jenis yang teridentifikasi juga merupakan temuan baru dibandingkan data penelitian sebelumnya (Buku “Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara” dan “Pulau Wawonii: Keanekaragaman Ekosistem, Flora, dan Fauna“ yang diterbitkan oleh LIPI tahun 2015). Temuan ini memperlihatkan bahwa biodiversitas Wawonii selama ini belum sepenuhnya terdokumentasi, sekaligus menegaskan pentingnya pemantauan jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan terbuka.

“Tanpa kolaborasi, data-data ini tidak akan muncul. Perusahaan menyediakan dukungan program, akademisi memastikan metodologi ilmiah, dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab,” jelas Prof. Danu.

Selain inventarisasi hayati, tim peneliti juga melakukan analisis kualitas air sungai, air laut, sedimen, serta kandungan logam berat pada biota ikan. Hasilnya menunjukkan seluruh parameter berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan regulasi nasional dan standar internasional. Bagi PT GKP, kolaborasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan, khususnya kegiatan reklamasi pasca-tambang.

Environment & Forestry Superintendent PT GKP, Badrus Soleh, menyampaikan bahwa data hasil pemantauan biodiversitas digunakan sebagai rujukan utama dalam menentukan pendekatan reklamasi yang lebih adaptif dan kontekstual.

“Reklamasi bukan sekadar kewajiban regulasi. Dengan dukungan data ilmiah, kami dapat memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan, termasuk tanaman pionir, tanaman pakan satwa, hingga jenis yang berpotensi mengembalikan fungsi ekosistem secara bertahap. Dari sekitar 114 jenis tumbuhan yang teridentifikasi, data tersebut kini menjadi basis pengembangan persemaian (nursery) perusahaan untuk mendukung reklamasi jangka panjang,” ujarnya.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Ekosistem Kolaborasi tidak berhenti pada level perusahaan dan akademisi. Kesadaran masyarakat setempat juga menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi pulau kecil. Sejumlah warga pesisir Wawonii Tenggara mengakui adanya perubahan positif dalam praktik pemanfaatan sumber daya laut. Praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bahan peledak, kini semakin jarang ditemui.

“Sekarang sudah hampir tidak ada lagi yang pakai bom ikan. Ada sosialisasi dan pengawasan. Kami juga sadar laut ini harus dijaga supaya anak-cucu kami masih bisa melaut,” kata Hasanudin, warga Desa Dompo-Dompo Jaya.

Prof. Danu menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan di pulau kecil seperti Wawonii tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya satu jenis aktivitas ekonomi semata.

“Tekanan terhadap ekosistem bisa datang dari berbagai arah. Karena itu, menjaga Wawonii harus menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi dan kesadaran kolektif adalah kunci agar aktivitas ekonomi dan ekologi dapat berjalan berdampingan,” tutupnya.

Sumber: Sorot Sultra